Sri Lanka

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

            Sri Lanka adalah sebuah negara pulau di pesisir tenggara India. Nama resmi dari Negara ini adalah Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka. Akan tetapi sampai tahun 1972, negara ini dikenal dengan nama Ceylon, sebutan yang diberikan pada masa kolonialisme Inggris. Pulau ini juga dikenal dengan nama Lanka, Lankadeepa, Simoundou, Taprobane, Serendib dan Selan. Ibu kota dari Negara ini sendiri adalah Colombo. Sri Lanka merdeka pada 4 Februari 1948 dan merupakan anggota negara-negara persemakmuran.

            Banyak peristiwa yang terjadi di Sri Lanka dan Kebanyakan Peristiwa tersebut berasal dari system politik yang dijalankan di negara tersebut. Konflik yang hingga saat ini masih bisa kita lihat yaitu konflik Tamil yang melibatkan Negara tetangga India. Perang ini amatlah erat hubungannya dengan system perpolitikan yang ada di Sri Lanka. Akibat dari konflik ini tidak semua berdampak pada segi negatifnya melainkan banyak segi positifnya termasuk hubungan Sri Lanka dengan Indonesia yang terjalin erat.

B.     Rumusan masalah

1.      Apa bentuk pemerintahan Sri Lanka?

2.      Bagaimana kebijkan birokrasi tentang kebebasan pers?

3.      Apa saja konflik yang terjadi di Sri lanka?

4.      Apa saja hubungan internasional dengan negara lain terutama dengan Indonesia?

C.    Tujuan

1.      Mengetahui sistem politik di Sri lanka.

2.      Mengetahui birokrasi yang berkaitan dengan kebebasan press di Sri lanka

3.      Mengetahui konflik di Sri lanka.

4.      Mengetahui hubungan dengan Indonesia.

.

BAB II

PEMBAHASAN

1.      Bentuk Pemerintahan Sri Lanka

Sri Lanka adalah sebuah Negara persemakmuran yang memiliki bentuk Negara Republik jadi kepala Negara Sri Lanka dipimpin oleh seorang presiden. Negara ini menganut sistem multi partai. Sejak negara ini memperoleh kedaulatan pada tahun 1947, Partai Kemerdekaan Sri Lanka hampir selalu mendominasi pemilihan umum yang diadakan. Partai oposisinya yang paling dominan adalah Partai Nasional Bersatu (United National Party). Kepala pemerintahannya adalah seorangpresiden yang dipilih untuk masa jabatan selama enam tahun.[1] Kemudian Presiden mengangkat seorang perdana menteri dan anggota kabinet. Pengangkatan ini berdasarkan suara terbanyak dari hasil pemilihan umum. Berdasarkan amandemen yang ditetapkan tahun 1982, presiden memiliki kekuasaan untuk mengadakan pemilihan umum kembali minimal empat tahun setelah memangku jabatan. Untuk memudahkan pemerintahan daerah, Sri Lanka terbagi dalam beberapa distrik yang dikepalai oleh seorang gubernur. Kekuasaan tertinggi bagi setiap pemerintahan daerah ini terdiri atas dewan kotapraja, dewan kota, dewan urban dan dewan desa. Kekuasaan legislatif dipegang oleh Majelis Tunggal, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (National State Assembly). Setiap anggotaparlemen diangkat untuk masa jabatan enam tahun. Sekalipun begitu, dalam keadaan mendesak, presiden memiliki kekuasaan untuk mengadakan pemilihan umum setelah memangku jabatan selama empat tahun.

Ketika Aliansi Persatuan Kemerdekaan Rakyat menang dalam pemilihan legislatif 2004, banyak orang berharap bahwa Presiden Chandrika Kumaratunga menunjukLakshman Kadirgamar sebagai perdana menteri. Tetapi karena ketidak populerannya atau karena ia seorang Tamil Sri Lanka yang beragama Kristen, presiden kemudian menunjuk Rajapaksa. Ia disumpah sebagai Perdana Menteri Sri Lanka yang ke-13 pada 6 April 2004. Jabatan ini berakhir pada 21 November 2005.[2]

Di depan Anura Bandaranaike, Rajapaksa dipilih sebagai calon presiden dari SLFP untuk pemilihan presiden 17 November 2005. Calon yang dihadapi adalah Ranil Wikremasinghe yang juga mantan Perdana Menteri Sri Lanka. Dengan 4,88 juta suara (50,3%) pemilih, ia menyisihkan calon presiden Ranil Wikremasinghe yang memperoleh 4,69 juta suara. Ketua Komisi Pemilu Dayananda Dissanayake menandaskan, Rajapaksa memenangi 180.786 suara lebih besar dari saingannya. Ia memperoleh 50% lebih, sehingga tidak perlu ada pemilu ulang. Pengumuman kemenangan tersebut dilakukan pada saat ulang tahunnya yang ke-60 pada 18 November 2005dan disumpah pada 19 November 2005.

Pada 3 Februari 2007, ia mengajukan tawaran bergabung bersama pemerintah kepada para pemberontak Macan Tamil untuk melanjutkan perundingan damai secara langsung dan mengajak Aliansi Nasional Tamil (TNA) bergabung bersama pemerintah untuk memecahkan konflik berkepanjangan (4 Februari 2007). Ia juga meminta Macan mulai meletakkan senjata.

Ideologi Srilanka adalah Sosialis Demokratik. Sosialis demokratik mendukung sosialisme sebagai suatu dasar untuk ekonomi dan demokrasi sebagai suatu prinsip pengaturan. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata produksi adalah milik seluruh populasi dan bahwa kuasa atau tenaga politis berada di tangan rakyat secara demokratis melalui suatu persemakmuran (commonwealth) atau republik yang bersifat koperasi sebagai suatu wujud status negara dari swatantra, pemerintahan sendiri.

2.      Birokrasi di Sri Lanka Terkait Kebebasan Pers

            Sri Lanka adalah Negara yang demokrasi artinya bebas atau tidak terikat oleh pemerintah. Masyarakat bebas menyalurkan aspirasinya tetapi dengan cara yang tepat. Sesuai Konstitusi Sri Lanka, Pemerintah Sri Lanka menjamin kebebasan berekspresi, termasuk kebebasan pers. Namun pada prakteknya, Pemerintah tidak sepenuhnya membuka kebebasan tersebut dengan alasan keamanan nasional. Sejak tahun 1998, setelah terjadinya serangan Liberation of Tamil Tigers Eelam (LTTE) yang cukup mengganggu stabilitas politik, ekonomi dan sosial[3],  Pemerintah Sri Lanka menyatakan bahwa negara dalam keadaan darurat dan kemudian menutup seluruh akses bagi media lokal maupun internasional untuk peliputan berita yang berhubungan dengan masalah militer dan polisi. Selain itu juga diberlakukan censorship untuk semua pemberitaan lokal maupun internasional yang berkaitan dengan operasi militer dan keamanan. Pada tahun 2002 ketika disepakati perjanjian gencatan senjata antara Pemerintah dan LTTE, semua kebijakan yang terkait dengan kondisi darurat dibatalkan. Namun pada Desember 2004 ketika terjadi bencana tsunami besar yang juga mengimbas Sri Lanka, Pemerintah kembali memberlakukan kebijakan untuk kondisi darurat walaupun waktu itu tidak memasukkan sistem sensor pers.

Pada beberapa kesempatan, Pemerintah selalu menyatakan bahwa kebijakan censorship tidak ada, tetapi pada prakteknya, pers kesulitan memperoleh akses informasi dan mengalami tekanan/ancaman apabila menyuarakan aspirasinya. Tetapi kemudian pada tanggal 28 September 2006, Kementerian Pertahanan menyampaikan edaran bahwa seluruh liputan pemberitaan harus diperiksa terlebih dahulu oleh Media Centre for National Security (MCNS) untuk diklarifikasi atau dikonfirmasi. Hal ini untuk menjamin stabilitas pertahanan dan keamanan terkait dengan pemberitaan yang akan disebarluaskan. Kementerian Pertahanan juga menyampaikan bahwa metode ini bukan merupakan censorship.

Untuk memfasilitasi hubungan dengan pers, pada Oktober 2003 Pemerintah membentuk Press Complaints Commission of Sri Lanka (PCCSL), yang bertanggung jawab melindungi individu warga negara/organisasi yang dirugikan oleh pers. Individu warga negara maupun organisasi yang merasa dirugikan atau terkena dampak negatif dari pemberitaan pers, dapat mengajukan keberatannya, sehingga kemudian PCCSL dapat melakukan investigasi dan mengoreksinya. PCCSL merupakan bagian dari Sri Lanka Press Institute (SLPI), sebuah organisasi semi pemerintah yang bertujuan meningkatkan profesionalisme jurnalisme, menetapkan standar jurnalisme yang profesional dan memperjuangkan aspirasi reformasi media.

3.      Pengembangan kerja sama RI-SL

Secara historis, Indonesia dan Sri Lanka memiliki ikatan yang erat. Kerajaan-kerajaan Budha kuno yang ada di Indonesia sebagian berasal dari Sri Lanka. Populasi keturunan Melayu di Sri Lanka mengklaim bahwa nenek moyang mereka berasal dari Indonesia khususnya Jawa. Terdapat berbagai kelompok keturunan Melayu yang berupaya melestarikan seni budaya Melayu, di antaranya Sri Lanka Malay Association (SLMA), Kumpulan Melayu Kotikawatte, Sri Lanka United Malay Organization, Kandy Malay Association, Kumpulan Melayu Battaramulla,  Sri Lanka Malay Confederation, Mabole Malay Association, Sri Lanka Malay Association Rupee Fund, Gampola Malay Association, Persatuan Kampong Melayu Hunupitiya, Hill Country Malay Association Kelompok-kelompok tersebut berbentuk organisasi formal dengan berbagai aktivitas.

Hubungan bilateral Indonesia-Sri Lanka berjalan baik, meskipun masih banyak potensi kerja sama yang belum dieksplorasi. Meskipun hubungan kedua negara cukup erat pada tingkat people to people contact, yang diwujudkan oleh kegiatan-kegiatan KBRI Colombo dan masyarakat Indonesia di Sri Lanka dengan Sri Lanka-Indonesia Friendship Association (SLIFA) dan Sri Lanka-Indonesia Business Council (SLIBC), namun dalam tataran yang lebih tinggi, terdapat kendala yang cukup besar yaitu penempatan Sri Lanka dalam kelompok negara yang rawan secara ipoleksosbudhankam. Hal ini menyebabkan proses pemberian visa Indonesia kepada warga negara Sri Lanka menjadi lebih panjang dan berliku-liku, yang pada gilirannya kurang kondusif bagi kunjungan warga negara Sri Lanka ke Indonesia.

Dengan selesainya konflik internal Sri Lanka maka Sri Lanka menjadi lebih kondusif untuk investasi maupun wisata. Dalam berbagai fora internasional, Indonesia dan Sri Lanka bersama-sama memperjuangkan kepentingan kolektif seperti pemajuan HAM, pemberantasan terorisme dan kejahatan lintas negara, pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) dan sebagainya.

Sejak tahun 1977, program KTNB yang berbentuk pendidikan dan latihan kejuruan yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia bekerjasama dengan JICA (Jepang) kepada pemerintah Sri Lanka telah disambut baik dengan mengikutsertakan para pejabat pemerintah terkait yang memiliki dan memenuhi Kriteria/persyaratan yang diperlukan. Setiap tahunnya antara 8 s/d 12 orang pegawai Sri Lanka telah mengikuti pendidikan dan latihan tsb diatas dalam berbagai bidang. Pelaksanaan KTNB telah berhasil mempererat hubungan bilateral dan kerjasama ekonomi kedua Negara. Sementara itu, untuk tahun 2009, Sri Lanka telah mengirimkan pejabat-pejabatnya untuk mengikuti training program antara lain:

1.    Program “Development Training Course of Artificial Insemination on Dairy Cattle”, Singosari Malang, 16 February – 15 March 2009. 

2.   International Workshop on Women Empowerment in Information Technology, Jkt, 23-28 Maret 2009

3.    The “International Training Program on Intensive Shrimp Culture for Asian Countries” to be held in Jepara, in May 2009

4.    The “International Training Workshop on Development of Renewable Energy: Micro Hydro Energy End – Use Productivity for Rural Economic Development” to be held in Bandung, West Java – Indonesia  from 2-9 June 2009

5.    International Workshop on Disaster Risk Management for Asia Pacific Countries: Consultative Expert Meeting, Jakarta, Indonesia, 9-11 Juni 2009  dan   Program Training Course on Geoinformatika for Natural Hazard Management and Disaster Risk Reduction di Cibinong, Bogor dan Jogjakarta, 8 Juni sd 27 Juli 2009.

Indonesia dan Sri Lanka telah menanda tangani beberapa Nota Kepahaman (MOU), antara lain dibidang Kerjasama Ekonomi dan Tehnik, Perjanjian Promosi dan Perlindungan Investasi yang ditanda tangani pada saat kunjungan Menteri Luar Negeri Sri Lanka ke Indonesia pada tanggal 9-12 Juni 1996, dibidang Pertanian tahun 2004 tentang P3B, pembentukan Komisi Bersama RI-Sri Lanka, dan kerjasama memerangi terorisme (Oktober 2007 di New York).

4.      Konflik yang Terjadi di Sri Lanka

Perang saudara di Sri Lanka sejak 1983 berakhir 2009, dengan kemenangan pasukan pemerintah atas gerilyawan Macan Tamil Eelam. Pada saat kekalahan itu, tokoh-tokoh Macan Tamil seperti Vellupilai Prabhakaran dan Charles Anthony tewas di front timur Killinochi dan Mullaitivu. Perang selama seperempat abad lebih dengan korban jiwa 78.000 tersebut, memang menimbulkan banyak korban jiwa dan harta benda.[4]

Konflik sektarian antara etnik mayoritas Sinhala dan etnik minoritas Tamil, akibat etnik minoritas Tamil merasa merasa tersisih oleh penetapan bahasa nasional Sinhala dan agama Buddha sebagai agama resmi Sri Lanka. Dengan penetapan tersebut minoritas Tamil pemeluk Hindu dan berbahasa Tamil merasa terpojok dan tidak diadilkan sebagai bangsa Sri Lanka.Dampaknya adalah konfrontasi politik disertai konflik bersenjata yang berlarut-larut sekitar seperempat abad. Adalah mendiang Vellupilai Prabhakaran yang mengangkat senjata melawan ketidakadilan politik buatan mayoritas Sinhala dukungan pemerintah.

Perang gerilya terjadi di berbagai kantong etnik Tamil di selatan, utara dan timur negara pulau tersebut. Pusat pertahanan Macan Tamil Eelam di utara - Semenanjung Jaffna. Adalah Komisi Soulsbury (dari Inggris) yang menjelang kemerdekaan Sri Lanka menetapkan keputusan penting yang dianggap fair, karena etnik Sinhala dan pemeluk Buddha adalah etnik dan agama mayoritas bangsa Sri Lanka.

Namun, penolakan etnik Tamil menyebabkan konflik di Sri Lanka terus berlarut selama 28 tahun lebih itu, menelan korban jiwa serta harta benda yang cukup besar. Posisi Sri Lanka sebagai pusat wisata di selatan India juga terganggu, karena menurunnya jumlah kunjungan turis asing. Dampak perang saudara yang berkepanjangan tersebut tetap membekas di batin kedua pihak, sehingga masih sering terjadi balas dendam dan kerusuhan baru, sewaktu-waktu. Tantangan yang harus dijawab dengan dukungan data adalah benar-tidaknya kekerasan fisik dan pelanggaran HAM pada pertempuran terakhir kedua pihak pada Februari 2009. Dalam versi netral, Pemerintah Kolombo bisa membela diri, dengan alasan dalam pertempuran tersebut pasti kedua pihak (Pemerintah dan Macan Tamil) harus saling bertahan. Terutama pemerintah agar simbol-simbol nasional, yakni kedaulatan dan Pemerintah Sri Lanka. Jadi, setiap gerakan separatisme harus ditentang baik ideologis maupun fisik.

Komisi HAM PBB, pada April 2011, menetapkan penelitian para korban pertempuran terakhir Macan Tamil versus pasukan pemerintah Februari 2009 di Killinochi, pusat pertahanan LTTE di timur laut. Banyak versi tentang jatuhnya korban masyarakat sipil. Menurut pemerintah, Macan Tamil mengerahkan ribuan rakyat sebagai perisai hidup untuk bertahan. Sebaliknya, ada laporan bahwa semuanya terjadi akibat serangan besar-besaran pasukan pemerintah, sehingga ribuan rakyat etnik Tamil tewas. Laporan lainnya menyatakan, pada pertempuran terakhir selama dua bulan, terdapat korban rakyat sipil 2.000 orang, dan terluka 4.000 orang. Malahan, ada laporan yang menyatakan Macan Tamil membawa 330.000 rakyat sipil sebagai perisai menghadapi serbuan pasukan pemerintah.[5]

Kini, dampak perang masih terus berjalan terutama berlangsungnya isu penculikan dan orang hilang. Tentu tudingan segera diarahkan kepada pemerintahan Presiden Mahinda Rajapaksa. Presiden Rajapaksa sudah bertekad menghabisi perlawanan Macan Tamil Eelam sayap gerilya militan yang disinyalir masih tersisa di kantong-kantong pertahanan timur serta utara-Semenanjung Jaffna. Penduduk Srilanka 18 juta, dengan mayoritas Sinhala 69,4 persen. Minoritas Tamil Sri Lanka dan Tamil India 22,7 persen (masing-masing 11 persen). Sisinya etnik Moor 6,4 persen, Burghers, dan Melayu 1,6 persen. Gesekan-gesekan antarkedua etnik masih sering terjadi, Penculikan dan orang hilang sering terdengar, meskipun Komisi HAM Internasional dan PBB sudah mengintervensi agar hal-hal negatif mereda-berkurang.

Pemberontakan Tamil sejak 1983, diawali bentrokan etnik Tamil-Sinhala di ibu kota Kolombo, berlanjut ke kantong-kantong Tamil di utara dan timur laut. Pemimpin Tamil Eelam, Velupilai Prabahakaran, yang enerjik sepak terjangnya. Menurut penulis War or Peace in Srianka, TDSA Dissanayaka, gerakan separatis berawal dari penetapan konsitusi bahwa bahasa dan agama resmi Srilanka adalah Sinhala dan Buddha. Komisi Soulsbury untuk mengalihkan kekuasaan dari Inggris, ternyata menetapkan UU 1956 yang menyatakan Sinhala adalah bahasa resmi negara. Padahal, pada era kolonial, kaum Tamil banyak menjadi pemuka pemerintahan di berbagai bidang, termasuk menguasai ekonomi dan perdagangan[6].

Pemicu utamanya ketika baru merdeka, anggota Kongres Tamil, GG Ponambalan, mengusulkan kepada Komisi Soulsbury, agar jumlah anggota parlemen yang dibentuk harus berbanding sama 50:50 dan 50 (untuk Sinhala, Tamil dan minoritas lainnya termasuk Kristen Sinhala). Usul ini ditolak Lord Soulsbury dengan mengatakan, mayoritas bangsa adalah Sinhala. Latar belakang sejarah konflik ini demi memahami begitu lamanya penentangan Tamil Eelam.

Pertempuran hebat antara LTTE dan Tentara Sri Lanka pada akhir Januari 2009, mereda dengan korban sekitar 52 orang dari sekitar 250.000 warga sipil yang terkepung di Kilinochchi, front pertempuran baru, di timur laut.[7] Ternyata, konflik berlarut hingga awal 2012 masih meresahkan komunitas negara pulau dan pusat wisata terkenal itu. Keresahan baru muncul setelah dua tokoh, yakni Lalith Kumar Weerajai dan Muragananthan lenyap bagi ditelan bumi, sejak 9 Desember 2011. Menyusul hilangnya kedua tokoh, muncul demonstrasi di Kolombo pada 9 Januari 2012. Weerajaj dan Murugannthan, yang disebut sebagai pihak yang berdemonstrasi, mempertanyakan hilangnya para tokoh Tamil Sri Lanka. Mereka yang hilang itu sebelumnya diinterogasi pemerintah. Lalith Kumar dan Murugananthan sebelumnya berada di pusat etnik Tamil di Semenanjung Jaffna di utara.[8]

Kedua pihak menolak tudingan bahwa para korban adalah target tembakan mereka, termasuk penolakan bahwa tentara maupun demonstran telah menggunakan bom renteng. Sejak jatuhnya Jaffna tahun 2006 basis pertahanan LTTE, kejayaan militer separatis Sri Lanka memudar. Pada 2002, sudah dimulai gencatan senjata dan upaya perdamaian, yang dimediasi oleh kuartet Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, dan Norwegia. Gencatan senjata 2002- CFA-Ceasefire Agreement, dimediasi Norwegia. Pada saat itu juru damai Kuartet mengerahkan 37-57 anggota delegasi yang tangguh. Sayangnya Macan Tamil marah, karena AS maupun Uni Eropa menuduh bahkan melarang LTTE sebagai kelompok terganas di Asia Selatan. Macan Tamil lalu memulai perang baru tahun 2006 bertema Eelam War IV-Perang Eelam Tahap IV.

Kolombo, yang mengungguli perang pada akhir Januari-awal Februari 2009 di Mullaitivu, menganggap musuhnya Macan Tamil sudah sekarat. Tadinya Provinsi Mullaitivu dan Klilinochchi (sekitar1.000 km2) dikuasai LTTE. Namun, akibat serangan total Sri Lanka, kini wilayah Macan Tamil tinggal 30 km2.Kejayaan tiga dekade Macan Tamil Eelam bergerilya dan bertempur, mulai merosot. Pemimpin LTTE, Velupilai Prabahakaran, yang didewakan, berwibawa dan amat ditakuti, juga kabur. Dugaan, dia menyamar ke Thailand atau Malaysia, ke kantong-kantong etnik Tamil yang selama ini membiayai perang separatis di Sri Lanka. Di Kolombo mendiang Menlu Laskhman Kadirgamar (keturunan Tamil yang terbunuh oleh Macan Tamil tahun 2004) mengisahkan penyebab konflik etnik berlarut. Penulis atas rekomendasi Uskup Agung Sri Lanka, Fernando, bisa memasuki markas Tamil di Trincomale, Batticaloa dan Mullaitivu, pada akhir 1999.

Setelah perjanjian perdamaian di batalkan, dengan segera keadaan menjadi semakin buruk. Hal ini dipicu setelah kembalinya Karuna dari penahanannya di Inggris. Karuna langsung aktif dalam perpolitikan dengan bergabung di Tamil Makkal Viduthalai Puligal (TMVP), salah satu organisasi bangsa Tamil. Karuna berhasil memenangkan suara dan membawanya bergabung dengan parlemen.  Pada Januari 2009, pemerintah menyerang tentara LTTE di distrik Mullaitivu yang banyak terdapat rakyat sipil sehingga mengakibatkan 300.000 orang terjebak dalam lokasi peperangan dimana akses air dan makanan sangat terbatas. Pada tanggal 13 Maret 2009 PBB menyampaikan keprihatinannya terhadap situasiyang terjadi di sana, dan meminta kepada kedua belah pihak untuk mengizinkan masuknya bantuan kemanuasiaan, tapi pemerintah menolak untuk berhenti sejenak dari peperangan.[9]

Dalam peristiwa ini PBB mengindikasikan sekitar 7.500 orang meninggal dan lebih dari 15.000 orang yang terluka antara pertengahan Januari sampai awal Mei. Pada minggu terakhir peperangan, di awal Juni media melaporkan sekitar 20.000 orang meninggal tetapi kabar ini di bantah oleh pemerintah. Mei 2009, pemerintah mengumumkan kemenangannya dengan menunjukkan foto jasad pemimpin LTTE, Velupillai Prabhakaran. Prabhakaran tewas ketika berusaha melarikan diri dari perang bersama dua orang deputinya.Mereka menggunakan mobil ambulans untuk keluar dari daerah konflik, tetapi tentara pemerintah berhasil meroket mobil tersebut.Dengan kekalahan dari pihak LTTE ini, tentara yakin bahwa mereka telah berhasil menghentikan gerakan seperatise yeng terjadi selama 25 tahun ini.

Meskipun demikian, banyak juga pihak yang merasa bahwa konflik bersenjata dapat terjadi lagi sewaktu-waktu. Konflik yang terjadi di Srilanka sama seperti konflik yang terjadi di Aceh. Dan walaupun membutuhkan waktu, Indonesia berhasil menyelesaikan konflik tersebut dengan jalur diplomasi, dengan mendapatkan bantuan dari mediatornya.

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Sri Lanka adalah Negara yang beribukotakan Kolombo. Sri Lanka terletak di benua asia tepatnya di asia selatan. hingga tahun 1972 dunia Internasional menyebut negara ini dengan nama Ceylon. ibu kota negara ini adalah Kolombo. lagu kebangsaan Sri Lanka adalah Sri Lanka Matha. bentuk pemerintahan negara ini adalah President dan perdana mentri. mata uang negara ini Rupee. kemerdekaan Sri Lanka 4 February 1948 dari tangan Britania Raya. gambar bendera negara ini adalah singa berbadan naga dengan memegang pedang. negara ini menjadi salah satu negara dengan penghasil teh terbesar di dunia.

Bentuk pemerintahan nya adalah sosialis demokratik dan sri lanka menganut system multipartai. Sistem politik Sri Lanka sesuai dengan Konstitusi 1978 yaitu  memberlakukan  sistem pemerintahan “Executive President”  yang memberikan wewenang  tidak  terbatas kepada Presiden. Pembagian kekuasaan kedalam Lembaga Eksekutif, Lembaga Legislatif dan Lembaga Yudikatif. Adapun presiden Sri Lanka yang sekarang yaitu Mahinda Rajapaksa sedangkan perdana mentrinya yaitu Ratnasiri Wickramanayake.

Seperti Negara Negara di kawasan asia selatan lainnya Sri Lanka juga tak terbebas dari konflik. Konflik yyang paling frontak di Sri Lanka adalah konflik internal mereka dengan macan tamil(LTTE). Pada Februari 2002 dengan bantuan mediasi Norwegia, kedua pihak mencapai persetujuan gencatan senjata. Tetapi konflik militer terus meningkat sepanjang tahun 2006 dan kemudian Pemerintah Sri Lanka berhasil merebut kembali wilayah Tricomalee yang sebelumnya dikontrol oleh Macan Tamil. Pada Januari 2008, Pemerintah membatalkan persetujuan gencatan senjata dan situasi terus menegang. Konflik ini memakan banyak sekali korban jiwa.

Mempelajari konflik etnis yang terjadi di Sri Lanka, perubahan yang terjadi mungkin saja bersifat gradual, lamban, membutuhkan waktu panjang dan mungkin pula menemukan jalan buntu. Jika proses seperti ini terjadi,  pihak-pihak yang bertikai dan pihak ketiga yang dimintakan jasa-jasa baiknya, seyogyanyalah mengidentifikasi sebuah formula yang dapat diterima semua pihak yang bertikai, dinegosiasikan. Dan yang penting, mendedikasikan diri mereka yang bertikai  secara politik pada suatu proses penyelesaian  damai, mengelola faktor pengganggu yang ingin menghambat proses perdamaian.

Konflik etnis sebagaimana terjadi di Sri Lanka, penyelesaian secara integratif nampaknya akan sulit dipahami oleh masing-masing pihak akan tetapi solusi semacam federalisme, otonomi yang luas, pembagian kekuasaan serta menghindari kekerasan antar-etnis merupakan jalan keluar yang perlu dipikirkan. Memanfaatkan tokoh-tokoh nasional dan internasional yang berpengaruh dan dapat diterima masing-masing pihak merupakan cara penyelesaian yang bisa dipikirkan pula. Penyelesaian pertikaian, mediasi, dan, jika perlu, renegosiasi. Persamaan hak dan demokrasi  serta menciptakan ruang politik bagi negosiasi lanjutan dan akomodasi politik merupakan cita-cita bangsa Sri Lanka.

Dunia mengharapkan Sri Lanka yang salah seorang pemimpin besarnya adalah juga pencetus ide Konperensi Asia Afrika bersama tokoh-tokoh nasional lainnya di kawasan Asia dan Afrika. Dunia tentu ingin Sri Lanka kembali berdiri di depan menyuarakan kemerdekaan, kebebasan, dan demokrasi sebagaimana dicita-citakan semua Negara di dunia ini.

Daftar Pustaka

Abu Su'ud. 1989. Sejarah Bangsa-Bangsa Asia Selatan. Jakarta: Depdikbud.

Miall, Hugh, Oliver Ramsbotham, dan Tom Woodhouse, 2002. Resolusi Damai Konflik Kontemporer: Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola, dan Mengubah konflik, Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ra. Jakarta: Rajawali Pers.

Rupesinghe, Kumar, Khawar Mumtaz. 1996. Internal Conflicts in South Asia. London: Sage Publications

Supriyadi,Y.2006. Disintegrasi India. Yogyakarta: Kalika.

_________.1990. Negara dan Bangsa. Jakarta : PT. Widyadara.

Tuti Nuriah Erwin. 1990. Asia Selatan dalam Sejarah. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

SIPRI melaporkan konflik di Assam, Kashmir, dan Sri Lanka di bawah kategori “Konflik Bersenjata Besar” pada 1999. lihat SIPRI Yearbook 2000: Armaments, Disarmament and International Security, New York: Oxpord University Press, 2000.

http://id.wikipedia.org/wiki/sri_langka (kamis, 19 Desember 2013, 22.00)

http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/internasional/09/02/05/29503-konflik-srilanka-telan-52-korban-sipil - (19 Desember 2013)

http://www.antaranews.com/berita/1253127773/pejabat-pbb-kunjungi-sri-lanka-dorong-penyelidikan-ham. (19 Desember 2013)

---

[1] http://id.wikipedia.org/wiki/sri_langka (kamis, 19 Desember 2013, 22.00)Abu Su'ud. 1989. Sejarah Bangsa-Bangsa Asia Selatan. Jakarta: Depdikbud.

[3] Tuti Nuriah Erwin. 1990. Asia Selatan dalam Sejarah. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

[4] Abu Su'ud. 1989. Sejarah Bangsa-Bangsa Asia Selatan. Jakarta: Depdikbud.

[5]  http://www.antaranews.com/berita/1253127773/pejabat-pbb-kunjungi-sri-lanka-dorong-penyelidikan-ham. (19 Desember 2013)

[6] Rupesinghe, Kumar, Khawar Mumtaz. 1996. Internal Conflicts in South Asia. London: Sage Publications

[7] http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/internasional/09/02/05/29503-konflik-srilanka-telan-52-korban-sipil - 19 desember 2013

[8] Ibid.,

[9] Miall, Hugh, Oliver Ramsbotham, dan Tom Woodhouse, 2002. Resolusi Damai Konflik Kontemporer: Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola, dan Mengubah konflik, Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ra. Jakarta: Rajawali Pers.